Konsultan Pajak Pesanggrahan Jakarta Pph Pasal 21: Pengertian, Tarif, Dan Cara Penghitungannya

Pph Pasal 21: Pengertian, Tarif, Dan Cara Penghitungannya

PPh pasal 21 tak jarang dibebankan kepada mereka yang memiliki penghasilan menurut aktivitas usahanya atau dari profesinya pada Indonesia. Pajak ini dibebankan kepada penghasilan yang didapat sang karyawan pada suatu perusahaan. Hal tersebut agar setiap penghasilan yg diterima masuk ke dalam kas negara.
Pemerintah mengatur pajak penghasilan ini menggunakan tujuan agar setiap wajibpajak yang memperoleh penghasilan turut serta untuk membayar pajak. Sebagaimana sudah menjadi kewajiban setiap warganegara. Dengan demikian, mereka bisa menyelesaikan kewajibannya.
Pajak bersifat mengikat & memaksa. Oleh karena itu, Pemerintah itu sendiri menaruh keterikatan pada bentuk PPh pasal 21 kepada setiap rakyat negara yang mempunyai profesi yg memperoleh gaji, penghasilan, tunjangan, honorarium, dan uang jasa supaya negara memperoleh pemasukan. Apa Itu PPh Pasal 21?
PPh pasal 21 adalah pajak yang diatur sang pemerintah kepada setiap karyawan atau buruh yg memperoleh penghasilan menurut pekerjaan yang dilakukannya. Pajak penghasilan ini diatur pada Pasal 21 tentang perpajakan penghasilan.
Tidak hanya sebatas karyawan, seseorang yang mengikuti aktivitas aktivitas perlombaan, kepanitiaan, & peserta rapat, serta mendapat honorarium atas kegiatannya tadi turut dan dipotong pajak menggunakan PPh pasal 21.
Wajib pajak yg dikategorikan ke dalamnya yaitu meliputi pegawai, penerima uang pesangon, pensiunan, JHT dan ahli warisnya, serta profesi yg memberikan jasa seperti dokter, pengajar, advokat, akuntan, notaris, konsultan, & aktuaris.
Baca jua: Fraud Triangle Adalah Hal Penting pada Bisnis. Mari Ketahui Lebih JauhDasar Hukum PPh 21
Pengenaan PPh pasal 21 menurut kepada peraturan pemerintah menurut Direktorat Jenderal Pajak yang bernomor PER-32/PJ/2015 yg mengatur mengenai pembebanan penghasilan kena pajak atas semua profesi yg dilakukannya.
Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 dan Undang-Undang lainnya yang mengatur tentang pajak penghasilan yang wajibdibebankan pada setiap masyarakat negara Indonesia yg mempunyai penghasilan atas profesinya.
Dasar aturan yang mengatur PPh pasal 21 ini pun diperkuat menggunakan adanya keputusan menteri keuangan No. 101/PMK.010/2016 dan No. 102/PMK. 010/2016 yg mengatur dasar-dasar pengenaan hukum penghasilan yg wajibdipotong pajak.
Baca juga: Konsultan Perpajakan: Pengertian, Layanan dan ManfaatnyaBesaran Tarif PPh 21
Tarif PPh pasal 21 yg dibebankan pada setiap harus pajak dipresentasikan berbeda-beda sesuai dengan besaran penghasilan yang diterima oleh wajibpajak tadi. Adapun besaran tarifnya menjadi berikut:1. Rp50.000.000 – Rp250.000.000
Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan tahunan di atas Rp50.000.000,- hingga mencapai Rp250.000.000,- adalah sebesar 15% sebagaimana telah diatur pada Undang-Undang Perpajakan. 2. Rp250.000.000 – Rp500.000.000
Wajib Pajak yg memperoleh penghasilan tahunan di atas Rp250.000.000,- sampai mencapai Rp500.000.000,- maka akan dikenakan tarif pajak sebanyak 25%, sebagaimana yg telah diatur sang Undang-Undang perpajakan.
Baca juga: Apa Itu Pajak Pertambahan Nilai? Mari Ketahui Secara Terperinci
Cara Perhitungan PPh 21
Untuk menghitung PPh pasal 21 maka akan diberikan beberapa model soal agar mampu memahaminya dengan sahih, dan tidak salahdalam memilih besaran tarif pajak yang wajibdibayar. Karena dalam dasarnya metode perhitungannya masih ada 3 metode. Berikut ini merupakan contoh soal perhitungan PPh 21 yaitu:Metode Gaji Kotor Tanpa Tunjangan Pajak (Gross)
Setiap perusahaan memiliki metode yang tidak sinkron pada dasar penentuan pajak, keliru satunya menggunakan metode gross yg diterapkan pada karyawan yg diberikan kewajiban PPh 21 berdasarkan penghasilan yg diterimanya, dengan kata lain, wajibmenanggung sendiri.
Ardi dan Anto sama-sama bekerja pada perusahaan Langit Biru. Mereka memiliki penghasilan yang sama, yaitu sebesar Rp10 juta per bulan tanpa tunjangan tambahan.
Ardi dan Anto  sama-sama diharuskan membayar iuran purna tugas sebesar Rp500ribu per bulan yg langsung dipotong berdasarkan honor .
Perbedaan antara keduanya merupakan Ardi sudah menikah dan memiliki 2 orang anak, sementara Anto belum menikah.
Dari penjelasan tadi,maka perhitungan pajak Ardi & Anto adalah menjadi berikut:1. Anto (Belum Kawin/ TK)
Diketahui Penghasilan kotor Anto = 120 juta per tahun
Penghasilan bersih = penghasilan kotor dikurangi iuran tahunan
Maka perhitungan penghasilan higienis = 120.000.000 – (500.000 x 12 bulan) = Rp114. 000.000/ tahun
Penghasilan kena pajak = penghasilan higienis – PTKP
Penghasilan kena pajak = 114. 000.000 – 54.000.000 = Rp60 juta
Tarif PPh 21 buat penghasilan Rp63 juta merupakan 15 %, menggunakan rincian:
–  5persenx Rp50.000.000 = Rp2,5 juta
– 15% x Rp10. 000.000 = Rp1,lima juta
Total pajak penghasilan adalah Rp2,lima juta + Rp1,95 juta = Rp4juta per tahun atau Rp333.333 per bulan.dua. Ardi (Status Kawin dengan Dua Anak/K2)
Diketahui Penghasilan kotor Ardi= 120 juta per tahun
Penghasilan higienis = penghasilan kotor dikurangi iuran tahunan.
Perhitungan Penghasilan higienis = 120.000.000 – (500.000 x 12 bulan) = Rp114juta
PTKP K2 = Rp67,lima juta per tahun
Penghasilan kena pajak = penghasilan bersih – PTKP
Penghasilan kena pajak = 114.000.000 – 67.500.000 = Rp46,5 juta
Tarif PPh 21 buat penghasilan Rp46,5 juta adalah lima %. Rinciannya:
Pajak penghasilan = penghasilan kena pajak x tarif PPh 21
Pajak penghasilan = 46.500.000  x 5% = Rp2,325.000 per tahun atau Rp193.750 per bulan.
Dari ke 2 contoh di atas, dapat diketahui bahwa terdapat disparitas antara besarnya pembayaran pajak yg wajibdibayar sang Ardi & Anto, karena mereka memiliki disparitas status pernikahan. Dengan demikian, cara perhitungan penghasilan kena pajak pun akan tidak sama sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Baca pula: PPh 26 : Pengertian Lengkap & Cara PenghitungannyaMetode Net (Gaji Bersih dengan Pajak Ditanggung)
Masih menggunakan model soal menurut metode 1, maka perhitungannya merupakan:1. Anto (belum kawin/ TK)
Diketahui Penghasilan kotor Anto = 120 juta per tahun
Penghasilan bersih = penghasilan kotor dikurangi iuran tahunan
Maka perhitungan penghasilan higienis = 120.000.000 – (500.000 x 12 bulan) = Rp114. 000.000/ tahun
Penghasilan kena pajak = penghasilan bersih – PTKP
Penghasilan kena pajak = 114. 000.000 – 54.000.000 = Rp60 juta
Tarif PPh 21 buat penghasilan Rp63 juta adalah 15 persen, menggunakan rincian:
–  5persenx Rp50.000.000 = Rp2,5 juta
– 15% x Rp10. 000.000 = Rp1,lima juta
Total pajak penghasilan merupakan Rp2,5 juta + Rp1,95 juta = Rp4 juta per tahun atau Rp333.333 per bulan.
Baca pula: Apa Itu Restrukturisasi Kredit? Ini Pengertian, Manfaat, dan Contohnya2. Ardi (status kawin menggunakan dua anak/ K2)
Diketahui Penghasilan kotor Ardi= 120 juta per tahun
Maka Penghasilan bersih Ardi = penghasilan kotor Ardi dikurangi iuran tahunan.
Jadi Perhitungan Penghasilan bersihnya= 120.000.000 – (500.000 x 12 bulan) = Rp114 juta
PTKP K2 = Rp67,5 juta per tahun
Penghasilan kena pajak = penghasilan higienis – PTKP
Penghasilan kena pajak = 114.000.000 – 67.500.000 = Rp 46,5 juta
Tarif PPh 21 untuk penghasilan Rp46,5 juta adalah lima persen. Rinciannya:
Pajak penghasilan = penghasilan kena pajak x tarif PPh 21
Pajak penghasilan = 46.500.000  x 5% = Rp2.325.000per tahun atau Rp193.750 per bulan.
Gaji utama Ardi & Anto : Rp10.000.000/bulan atau Rp120.000.000/tahun
Total honorbruto Ardi dan Anto : Rp20.000.000
Pajak yang ditanggung perusahaan buat Ardi & Anto : Rp4.000.000/tahun+Rp2.325.000/tahun =Rp6.325.000/tahun Gaji higienis (take home pay): Rp 10.000.000/bulan
Download eBook Panduan dan Template Pembukuan Sederhana dengan Excel buat Bisnis KecilMetode Gross-Up yaitu Gaji Bersih menggunakan Tunjangan Pajak
Berdasarkan contoh soal sebelumnya
Tunjangan Pajak Ardi: Rp2. 325.000
Tunjangan Pajak Anto: Rp4. 000.000
Gaji Kotor yang diperoleh Ardi = honorpokok ditambah tunjangan pajak= Rp10.000.000 + Rp2.325.000 = Rp12.325.000
Gaji Kotor Anto = Gaji Pokok ditambah tunjangan pajak = Rp10.000.000 + Rp4.000.000 = Rp14.000.000
Besarnya tunjangan antara Ardi dan Anto tentunya akan tidak sinkron karena status pernikahan mereka pun tidak sinkron.  Sesuai menggunakan perhitungan yg sudah dijelaskan sebelumnya Konsultan pajak jakarta pusat, bahwa dasar pengenaan pajak dari penghasilan kena pajak menggunakan status pernikahan tentunya akan tidak sinkron.
Baca juga: Peran Akuntansi dalam Lingkup yang Lebih LuasKesimpulan
Setiap profesi yg mendapatkan penghasilan di Indonesia, akan dikenakan PPh pasal 21. Hal tersebut sebagai bentuk kepatuhan warganegara sebagai harus pajak yg diatur sang dasar aturan pengenaan pajak penghasilan. Semua penghasilan profesi akan dipotong oleh perusahaan dimana dia bekerja supaya tidak menjadi pajak terhutang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *